JDIH - Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB

Beranda

SK PN Bengkalis (357)

Peraturan MA (104)

Surat Edaran MA (408)

Keputusan MA (646)

Instruksi MA (3)

Yurisprudensi (51)

Surat Keluar Pimpinan MA (2)

Perda Bengkalis (41)

Perbup Bengkalis (281)

Per Prop. Riau (561)

Undang - Undang Dasar (7)

Undang - Undang (1695)

UU Darurat (163)

Peraturan Pemerintah (3512)

Perpu (173)

Keputusan Presiden (1563)

Peraturan Presiden (1063)

Penetapan Presiden (77)

Instruksi Presiden (237)

Kolonial (12)

Mahkamah Konstitusi (112)

Sambutan

Ketua PN Bengkalis

Buku Panduan Aplikasi

KUMPULAN PP (PERATURAN PEMERINTAH)

KATEGORI

NO

TAHUN

PERATURAN TENTANG

PP (Peraturan Pemerintah) 104 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 103 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 102 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 101 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II

PP (Peraturan Pemerintah) 100 2021 KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PP (Peraturan Pemerintah) 99 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN NUSANTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 98 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTANI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SANG HYANG SERI

PP (Peraturan Pemerintah) 97 2021 PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BHANDA GHARA REKSA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 95 2021 PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

PP (Peraturan Pemerintah) 92 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

PP (Peraturan Pemerintah) 90 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL

PP (Peraturan Pemerintah) 89 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA

PP (Peraturan Pemerintah) 88 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

PP (Peraturan Pemerintah) 87 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

PP (Peraturan Pemerintah) 86 2021 PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENJUALAN METERAI

PP (Peraturan Pemerintah) 85 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PP (Peraturan Pemerintah) 84 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PAL INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 83 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 82 2021 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI

PP (Peraturan Pemerintah) 81 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PP (Peraturan Pemerintah) 80 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PP (Peraturan Pemerintah) 79 2021 UPAYA ADMINISTRATIF DAN BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 78 2021 PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

PP (Peraturan Pemerintah) 77 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HUTAMA KARYA

PP (Peraturan Pemerintah) 76 2021 PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP (Peraturan Pemerintah) 75 2021 STATUTA UNIVERSITAS INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 74 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PP (Peraturan Pemerintah) 73 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK

PP (Peraturan Pemerintah) 72 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1991TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP (Peraturan Pemerintah) 71 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS GRESIK

PP (Peraturan Pemerintah) 70 2021 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PP (Peraturan Pemerintah) 69 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO

PP (Peraturan Pemerintah) 68 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS NONGSA

PP (Peraturan Pemerintah) 67 2021 KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM AERO TECHNIC

PP (Peraturan Pemerintah) 66 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 65 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 64 2021 BADAN BANK TANAH

PP (Peraturan Pemerintah) 62 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 61 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PP (Peraturan Pemerintah) 60 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 59 2021 PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 58 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENYERAHAN AIR BERSIH YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PP (Peraturan Pemerintah) 57 2021 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PP (Peraturan Pemerintah) 56 2021 PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

PP (Peraturan Pemerintah) 55 2021 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

PP (Peraturan Pemerintah) 54 2021 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PP (Peraturan Pemerintah) 53 2021 TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

PP (Peraturan Pemerintah) 52 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

PP (Peraturan Pemerintah) 51 2021 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

PP (Peraturan Pemerintah) 49 2021 PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DAN/ATAU ENTITAS YANG DIMILIKINYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71