JDIH - Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB

Beranda

SK PN Bengkalis (650)

Peraturan MA (104)

Surat Edaran MA (408)

Keputusan MA (646)

Instruksi MA (3)

Yurisprudensi (51)

Surat Keluar Pimpinan MA (2)

Perda Bengkalis (41)

Perbup Bengkalis (281)

Per Prop. Riau (561)

Undang - Undang Dasar (7)

Undang - Undang (1695)

UU Darurat (163)

Peraturan Pemerintah (3512)

Perpu (173)

Keputusan Presiden (1563)

Peraturan Presiden (1063)

Penetapan Presiden (77)

Instruksi Presiden (237)

Kolonial (12)

Mahkamah Konstitusi (112)

Sambutan

Ketua PN Bengkalis

Buku Panduan Aplikasi

KUMPULAN PP (PERATURAN PEMERINTAH)

KATEGORI

NO

TAHUN

PERATURAN TENTANG

PP (Peraturan Pemerintah) 13 2019 LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PP (Peraturan Pemerintah) 12 2019 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PP (Peraturan Pemerintah) 11 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

PP (Peraturan Pemerintah) 10 2019 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA I

PP (Peraturan Pemerintah) 9 2019 PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL

PP (Peraturan Pemerintah) 8 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PP (Peraturan Pemerintah) 7 2019 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KEPALANGMERAHAN

PP (Peraturan Pemerintah) 6 2019 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 5 2019 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PP (Peraturan Pemerintah) 4 2019 BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

PP (Peraturan Pemerintah) 3 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PP (Peraturan Pemerintah) 2 2019 PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU

PP (Peraturan Pemerintah) 1 2019 DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

PP (Peraturan Pemerintah) 60 2018 PERJALANAN DINAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 59 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

PP (Peraturan Pemerintah) 58 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 57 2018 MODAL AWAL BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PP (Peraturan Pemerintah) 56 2018 PINJAMAN DAERAH

PP (Peraturan Pemerintah) 55 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY

PP (Peraturan Pemerintah) 54 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 53 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

PP (Peraturan Pemerintah) 52 2018 TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PP (Peraturan Pemerintah) 51 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PP (Peraturan Pemerintah) 50 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 49 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PP (Peraturan Pemerintah) 48 2018 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

PP (Peraturan Pemerintah) 47 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

PP (Peraturan Pemerintah) 46 2018 PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 45 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

PP (Peraturan Pemerintah) 44 2018 PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA

PP (Peraturan Pemerintah) 43 2018 TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PP (Peraturan Pemerintah) 42 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

PP (Peraturan Pemerintah) 41 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PARIWISATA

PP (Peraturan Pemerintah) 40 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PP (Peraturan Pemerintah) 39 2018 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN

PP (Peraturan Pemerintah) 38 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

PP (Peraturan Pemerintah) 37 2018 PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN/ATAU PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

PP (Peraturan Pemerintah) 36 2018 PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

PP (Peraturan Pemerintah) 35 2018 PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 34 2018 SISTEM STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN NASIONAL

PP (Peraturan Pemerintah) 33 2018 PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

PP (Peraturan Pemerintah) 32 2018 TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PRESIDEN, DAN WAKIL PRESIDEN, PERMINTAAN IZIN DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, SERTA CUTI DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PP (Peraturan Pemerintah) 31 2018 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 30 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PP (Peraturan Pemerintah) 29 2018 PEMBERDAYAAN INDUSTRI

PP (Peraturan Pemerintah) 28 2018 KERJA SAMA DAERAH

PP (Peraturan Pemerintah) 27 2018 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PP (Peraturan Pemerintah) 26 2018 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

PP (Peraturan Pemerintah) 25 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

PP (Peraturan Pemerintah) 24 2018 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71