PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1973 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PP (Peraturan Pemerintah)
8
1977
PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDA
PP (Peraturan Pemerintah)
7
1977
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP (Peraturan Pemerintah)
6
1977
PENYESUAIAN POKOK PENSIUN PURNAWIRAWAN ABRI/WARAKAWURI, DAN TUNJANG ANAK YATIM PIATU ABRI DI PROPINSI IRIAN JAYA
PP (Peraturan Pemerintah)
6
1977
PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA YANG TELAH MENCAPAI USIA SAMPAI 70 (TUJUH PULUH) SAMPAI DENGAN 80 (DELAPAN PULUH) TAHUN
PP (Peraturan Pemerintah)
4
1977
PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA GUNTAI (ABSENTEE) BAGI PARA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI
PP (Peraturan Pemerintah)
3
1977
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSEROAN TERBATAS PELITA BAHARI
PP (Peraturan Pemerintah)
2
1977
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI SANDANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
1
1977
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA BIRO KLASIFIKASI INDONESIA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
26
1976
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PERGUDANGAN
PP (Peraturan Pemerintah)
25
1976
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) "DANA REKSA" Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 Tanggal 27 Desember 1976
PP (Peraturan Pemerintah)
24
1976
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP (Peraturan Pemerintah)
23
1976
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DARI KOTA BENGKULU (KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BENGKULU) KE ARGA MAKMUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA
PP (Peraturan Pemerintah)
22
1976
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP TASIKMALAYA
PP (Peraturan Pemerintah)
21
1976
PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI
PP (Peraturan Pemerintah)
20
1976
KEANGGOTAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PARTAI POLITIK ATAU GOLONGAN KARYA
PP (Peraturan Pemerintah)
19
1976
PEMERINTAHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR DAN KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DI TIMOR TIMUR
PP (Peraturan Pemerintah)
18
1976
SUMPAH BAGI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK
PP (Peraturan Pemerintah)
17
1976
PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1975/1976 KEPADA TAHUN ANGGARAN 1976/1977
PP (Peraturan Pemerintah)
16
1976
PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
PP (Peraturan Pemerintah)
15
1976
PENETAPAN PENGGUNAAN SISA LABA BERSIH BANK-BANK MILIK NEGARA
PP (Peraturan Pemerintah)
14
1976
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP JEMBER
PP (Peraturan Pemerintah)
13
1976
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1976 TENTANG PERUBAHAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PP (Peraturan Pemerintah)
12
1976
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG INDUSTRI PESAWAT TERBANG
PP (Peraturan Pemerintah)
11
1976
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1970 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN EKSPOR, IMPOR DAN LALU LINTAS DEVISA
PP (Peraturan Pemerintah)
9
1976
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1975 TENTANG PARTAI POLITIK DAN GOLONGAN KARYA
PP (Peraturan Pemerintah)
8
1976
PENYESUAIAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA
PP (Peraturan Pemerintah)
7
1976
PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI GOLONGAN I
PP (Peraturan Pemerintah)
6
1976
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP (Peraturan Pemerintah)
4
1976
PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
PP (Peraturan Pemerintah)
3
1976
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG TIMAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
2
1976
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1975
PP (Peraturan Pemerintah)
1
1976
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975
PP (Peraturan Pemerintah)
29
1975
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP CIMAHI
PP (Peraturan Pemerintah)
28
1975
PENGALIHAN BENTUK DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN II DAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN SAWIT SEBRANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
27
1975
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM BIDANG PENGUSAHAAN SERTA PENGEMBANGAN USAHA PERLISTRIKAN DAN PELEBURAN ALMUNIUM
PP (Peraturan Pemerintah)
26
1975
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP BANJAR BARU
PP (Peraturan Pemerintah)
25
1975
PENAMBAHAN PENYERTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PERUSAHAAN HOTEL DAN TOURIST NASIONAL" ("NATOUR LTD.")
PP (Peraturan Pemerintah)
24
1975
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
23
1975
PEMINDAHAN SISA ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1974/1975 KEPADA TAHUN ANGGARAN 1975/1976
PP (Peraturan Pemerintah)
22
1975
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERKEBUNAN BESAR KEPADA DAERAH TINGKAT I
PP (Peraturan Pemerintah)
21
1975
SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP (Peraturan Pemerintah)
20
1975
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PP (Peraturan Pemerintah)
19
1975
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) DI BIDANG INDUSTRI PUPUK
PP (Peraturan Pemerintah)
18
1975
PERUBAHAN PASAL 9 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1970 TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
PP (Peraturan Pemerintah)
17
1975
PERUBAHAN PASAL 1 AYAT (5) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1974 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
PP (Peraturan Pemerintah)
16
1975
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1969 TENTANG SATYALANCANA PEPERA
PP (Peraturan Pemerintah)
15
1975
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XXV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PENGGABUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN XXIV YANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
14
1975
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1974 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 48) TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM PETRO KIMIA GRESIK MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP (Peraturan Pemerintah)
10
1975
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM BAN DAN KARET PALEMBANG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)